Misionaris, Dibalik Rusuh Provinsi Tapanuli
Kematian Aziz Angkat, ketua DPRD Sumatra Utara, adalah korban dari pihak yang memiliki kepentingan. Dari urut-urutan kejadiannya, sangat jelas ia menjadi sasaran utama para pengunjuk rasa pembentukan provinsi Tapanuli. Siapa yang diuntungkan ? betulkah ada agenda dari kaum non islam ?
Dokter menyatakan ada memar di dada dan kepala sekretaris DPD Partai Golkar tersebut. Walaupun dokter mengakui bahwa penyebab kematiannya adalah adanya serangan jantung, toh pemicunya disebabkan adanya tindak kekerasan. Seorang anggota DPRD Sumut dari Golkar menuding dalang aksi anarkis tersebut adalah seorang anggota dan mantan anggota DPRD setempat.
Di daerah asalnya, pro-kontra pembentukan Provinsi Tapanuli intensitasnya terus meningkat. Tapi, sekelompok elite yang mengaku tokoh masyarakat Tapanuli, nekat menyampaikan usulannya pada Ketua DPR Agung Laksono dan Pimpinan Komisi II DPR RI di gedung DPR/MPR Jakarta. 
Para elite yang beragama Nasrani ini, terdiri dari Budiman Nadapdap, Chandra Panggabean dan Burhanuddin Radjaguguk dari DPRD Sumatera Utara. Radya Nadapdap dan Sabar Martin Sirait dari Komite Kerja Pembentukan Provinsi Tapanuli juga hadir. Selain ke DPR, mereka juga menyambangi Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Saat bertemu Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri Ahmad Zubaidi, di Jakarta, ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli Sabar Martin Sirait meyakinkan, pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan aspirasi masyarakat. �Masyarakat menghendaki terbentuknya Provinsi Tapanuli untuk memperpendek birokrasi pemerintah,� ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut Budiman Nadapdap menegaskan, pembentukan Provinsi Tapanuli sangat penting untuk memacu pembangunan. �Saat ini, Tapanuli tertinggal dibanding wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Karenanya, perlu percepatan pembangunan dan memperpendek kendali pemerintah,� lanjutnya.
Memang, sejak tahun 2000, elit Kristen di wilayah eks Keresidenan Tapanuli, Sumatera Utara, merancang provinsi baru lepas dari Sumatera Utara. Provinsi yang rencananya bernama Provinsi Tapanuli ini, terdiri dari 10 kabupaten/kota. Yakni, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Nias, Nias Selatan, Dairi, Pakpak Barat dan Kota Sibolga.
Padahal, wilayah eks Karesidenan Tapanuli yang dibentuk Belanda tahun 1915 ini, tak hanya 10 wilayah di atas. Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padang Sidempuan juga termasuk eks Karesidenan Tapanuli. Tapi, ketiga kabupaten/kota hasil pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan ini, ternyata menolak bergabung
Penolakan terbentuknya Provinsi Tapanuli juga disuarakan kalangan intelektual, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, LSM dan anggota DPRD. Ketika Sabili meliput ke Medan dan wilayah eks Karesidenan Tapanuli, suara masyarakat yang menolak nyaris tak terdengar.
Masyarakat yang menolak pembentukan Provinsi Tapanuli sama sekali tak memiliki akses terhadap media massa. �Yang terjadi sebaliknya, setiap hari masyarakat �diteror� oleh Koran Sinar Indonesia Baru (SIB) yang memberitakan dukungan pembentukan provinsi,� tegas Majuddin Bondar, Ketua Aliansi Generasi Muda Sibolga�Tapanuli Tengah (AGMST).
Pemilik Koran SIB, GM Panggabean, ketika diklarifikasi Sabili tak bersedia diwawancarai. Melalui sekretasinya, Nala, GM Panggabean yang terlibat dalam Kepanitiaan Pembentukan Provinsi Tapanuli ini menyatakan, �Pak GM Panggabean kondisinya tidak mungkin diwawancarai karena sakit. Ketika didesak, ia menambahkan, �Pak GM punya penyakit bawaan. Kondisinya memang begitu, sehingga tak memungkinkan.�
Buku Laporan Tugas Tim Peneliti Kelayakan Pembentukan Provinsi Tapanuli ��(Oktober, 2005) menyebutkan, munculnya keinginan pembentukan Provinsi �Tapanuli dilatari oleh beberapa hal. Pertama, latar belakang sejarah bahwa �wilayah Tapanuli yang merupakan eks Keresidenan Tapanuli yang pernah �dibentuk Belanda.�
Kedua, adanya keinginan percepatan pembangunan di wilayah Tapanuli dan �Pantai Barat Sumatera Utara. Ketiga, keinginan untuk mengelola daerah sendiri �agar pemerintahan provinsi dipimpin oleh putra Tapanuli sendiri. Keempat, �demi kemudahan birokrasi pemerintahan di wilayah Tapanuli.�
Karenanya, para pemrakarsa Provinsi Tapanuli yang menamakan dirinya Panitia �Pembentukan Provinsi Tapanuli memasukkan 10 kabupatan/kota ke dalam �rencana mereka. Kesepuluh kabupaten/kota itu adalah Kabupaten Tapanuli �Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Nias, �Nias Selatan, Dairi, Pakpak Barat dan Kota Sibolga.�
Kesepuluh daerah kabupaten/kota di atas memang merupakan sebagian �wilayah eks Keresidenan Tapanuli bentukan Belanda. Tapi, keseluruhan wilayah �eks Karesidenan Tapanuli meliputi sepuluh kabupaten/kota di atas ditambah �Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan kota Padang �Sidempuan. Ketiga kabupaten/kota yang terakhir merupakan pemekaran dari �Kabupaten Tapanuli Selatan.�
Dalam perjalanannya, masyarakat dan pemerintah Tapanuli Selatan secara �bulat menolak bergabung dengan Provinsi Tapanuli. Menurut sosiolog dari �Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Usman Pally, MA, perbedaan �masyarakat Tapanuli Utara (Taput) dengan Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak �turun tiba-tiba, tapi memiliki akar sejarah yang panjang.�
Masyarakat Taput yakin status provinsi diperlukan untuk menghapus �peta �kemiskinan� di Tapanuli, sedangkan masyarakat Tapsel tidak demikian. Akar �perbedaan sosiologis antara dua sub kultur Tapanuli ini, lanjut Pally, telah �ditancapkan oleh penjajah Belanda yang berkuasa sejak 1915 di kawasan ini.�
Seraya mengutip Disertasi Dr Lance Castle, seorang pakar Sosiologi asal �Belanda, Pally menerangkan, saat itu Belanda menetapkan Tapanuli Utara �sebagai daerah penyangga (buffer zone) untuk menahan laju pengaruh Islam �dari Aceh dan Minangkabau. Karenanya, misi Kristen yang membonceng �pemerintah Hindia Belanda digencarkan di wilayah ini jauh hari sebelum �Belanda berkuasa.�
Konsekuensinya, ujar Pally, budaya agama (keberagamaan) masyarakat �Tapanuli Utara yang dibesarkan dalam tradisi Krsiten dan masyarakat Tapanuli �Selatan yang kental keislamannya, tak bisa disatukan lagi. Sampai saat ini, �muncul identitas diri yang berbeda di antara dua rumpun budaya Tapanuli ini. ��Dalam hal pembentukan Provinsi Tapanuli pun, mereka berseberangan,� �tandasnya.�
Tak heran jika Castle menulis, �Kedua agama samawi yang disebarkan oleh �keturunan Nabi Ibrahim ini telah dijadikan �pembatas� (borderline) ke luar dan �ke dalam antara kami dan mereka, baik oleh masyarakat Tapanuli Utara �maupun Tapanuli Selatan.�
Ternyata, penolakan terhadap pembentukan provinsi Tapanuli juga datang dari �masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Penolakan ini mereka tumpahkan saat �menggelar unjuk rasa di Depan Kantor DPRD Sibolga. Aksi yang dikoordinir �Gerakan Masyarakat Peduli Tapanuli (GEMA PETA) ini, melibatkan beberapa �elemen mahasiswa, KNPI, Ormas dan OKP di Sibolga.�
Wakil Ketua DPRD Sibolga di depan para demonstran berjanji tetap komit �terhadap Keputusan DPRD Sibolga No 15/2006 tentang pencabutan dukungan �DPRD Kota Sibolga untuk bergabung dengan Provinsi Tapanuli. �Kita tetap solid �dan tak mau didikte kelompok tertentu untuk mengobok-obok keputusan DPRD �yang sudah keluar,� tegasnya.�
Aliansi Generasi Muda Sibolga�Tapanuli Tengah (AGMST) juga menolak �bergabung dengan Provinsi Tapanuli, dengan beberapa alasan. Pertama, Tim �Pemrakarsa Provinsi Tapanuli telah melecehkan pemerintah dan masyarakat �Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga �dan Kota Padang Sidempuan, karena masyarakat, DPRD dan pemerintah di �kawasan ini menolak bergabung.�
Kedua, terdapat perbedaan sosial budaya yang cukup kental antara sub kultur �Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan. Ketiga, pembentukan Provinsi �Tapanuli hanya untuk kepentingan segelintir elite pemrakarsa yang berasal dari �Tapanuli Utara, sedangkan dari daerah lain tidak terwakili. Keempat, secara �ekonomi, tersedianya SDM dan SDA di wilayah ini masih diragukan.�
Sebenarnya, keinginan membentuk daerah otonom baru�baik provinsi maupun �kabupaten/kota�tak bertentangan dengan semangat otonomi daerah seperti �diamanatkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pertanyaannya, �mengapa pembentukan Provinsi Tapanuli tak melibatkan tiga wilayah lain: �Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang Sidempuan, �yang jumlah penduduknya mayoritas Muslim?�
Wakil Ketua DPRD Sibolga, Yusran Parasibu, punya jawabannya. Menurutnya, �Tim Pemrakarsa menginginkan terbentuknya sebuah provinsi yang mayoritas �penduduknya beragama Kristen. �Kelompok yang sangat keras ingin membentuk �Provinsi Tapanuli ternyata juga kelompok Nasrani,� tandasnya.�
Pendapat senada diungkap Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota �Sibolga, Nadzran. Menurutnya, jika Provinsi Tapanuli terbentuk tanpa �melibatkan Kabupaten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal dan Kota Padang �Sidempuan, umat Islam akan minoritas. �Kami khawatir, ada aganda tertutup �dari pembentukan Provinsi Tapanuli, karena Tim Pemrakarsanya adalah para �pendeta yang berasal dari Tapanuli Utara,� lanjutnya.�
Memang, dilihat dari komposisi penduduk, berdasarkan data Badan Pusat �Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2005), jika Provinsi Tapanuli terbentuk, �penduduk yang beragama Islam hanya 270.113 jiwa atau 12.88 persen dari total �penduduk sebanyak 2.096.569. Sedangkan penduduk yang beragama Nasrani ��(Kristen dan Katolik) mencapai 1.826.456 atau 87.12%.�
Tak heran, jika Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Akhmad Housen �Hutagalung, menyebutnya sebagai �Provinsi Ideologis.� (dakta)
Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di Kantor surat kabar Sinar Indonesia Baru di Medan, Sumatra Utara. Massa menuding GM Panggabean, pemilik surat kabar SIB sebagai aktor intelektual di balik kerusuhan di Gedung DPRD Sumut. (liputan6)
Demo anarkis di medan ” H. Abdul Aziz Angkat (Ketua Dprd Sumut) meninggal
No comments:
Post a Comment